Ilustrasi hukuman mati

JAKARTA – Kapuspenkum Kejaksaan Agung Didiek Darmanto mengatakan pelaksanaan hukuman mati tergantung pada koridor undang-undang yang mengaturnya, di samping jenis kasusnya.

“Kejaksaan dalam melakukan pelaksanaan hukum itu berdasarkan perundang-undangan apa, bunyi peraturan dilaksanakan sesuai koridornya,” katanya di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (5/6/2010).

Menurut dia, Kejagung posisinya sebagai lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang tuntutan. “Kalau perkara korupsi itu mengatur tuntutan hukuman mati, kita bisa memutuskan tuntutan hukuman mati. Hanya nanti pada pengadilan apakah memutuskan hukuman mati atau hukuman yang lain,” terang dia.

Didiek menambahkan apabila menyatakan hukuman mati, sudah pada tuntutan tetap, maka kejaksaan melakukan tuntutan hukuman mati. “Tapi setelah yang bersangkutan ditanya tidak lagi melakukan upaya hukum,” imbuh dia.

Setelah final lalu putusan dikirim kepada Presiden melalui Sesneg. Hal itu juga belum bisa dilaksanakan sebelum mendapatkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Sebab itu, saat ini ada 112 perkara menunggu dieksekusi karena belum mendapatkan pertimbangan dari MA atau terpidana masih melakukan upaya pengurangan pidananya seperti grasi.

“Jadi tututan hukuman mati tergantung undang-undang dan kasus posisi. Kalau undang-undangnya menuntut hukuman mati, tapi kalau kasusnya tidak menuntut hukuman mati itu tidak bisa,” jelas Didiek.(ram)

About maulanapages

seseorang akan dikatakan orang ketika dia menganggap orang lain itu sebagai orang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s