Tragedi Mesuji dan “Blood Diamond”

 

Bagi petani Mesuji dan warga tertindas lainnya, tentu berharap kelak pemerintah lebih fokus soal sengketa tanah, soal penyembelihan dan soal pengusiran  “centeng-centeng” atas warga daripada sekedar meributkan video yang katanya di dramatisir (katanya ada unsur oplosan). Sebab, ditolak atau tidak, pembantaian itu memang ada dan terjadi. Kalaupun kemudian dalam video itu terbukti “oplosan”, tentu itu ada cara khusus penanganannya.  Jangan sampai lantaran sibuk mengurus ‘video oplosan’ kemudian ramai-ramai melupakan kasus yang sebenarnya, yang lebih penting dan urgen. Apalagi, masalah Mesuji kini semakin melebar, tidak lagi menyoal sengketa tanah perkebunan, tapi menyoal pertambangan.

Dan sudah lazim, dalam setiap kasus sengketa apapun, selalu saja masyarakat yang menjadi tumbal dan batu bata kedigdayaan segelintir  investor yang didukung oknum penegak hukum, diperkeruh permainan kadal-kadal, pun tak jarang partai politik melacurkan diri. Aparat hukum “jadi centeng” perusahaan yang tak segan-segan menindas rakyat dengan moncong senjata dan golok.

Sejak awal pemerintah sudah tahu, elit-elit di negeri ini semua sudah mengerti, kalau  persoalan kekerasan terkait tanah yang terjadi selama puluhan tahun yang terjadi hampir di seluruh Tanah Air yang melibatkan aparat TNI, polisi, lembaga tertentu, ormas, swasta dan pihak asing dengan masyarakat kecil selalu berimbas pada tewasnya beberapa warga kecil;  minimalnya selalu mengalirkan darah dan air mata.

Mengapa pemerintah selalu menutup mata, bukankah konflik yang melatarbelakangi biasanya perebutan tanah sekian hektar yang tidak terlepas dari sejarah penguasaan lahan yang diklaim sebagai tanah milik pihak tertentu?

Dan, kalau mau dirunut secara urut, hampir wujud persengketaan tanah merupakan konflik horisontal warisan kolonial Belanda yang sampai saat ini belum menjadi fokus utama negara untuk menyelesaikannya, bahkan terkesan dibiarkan liar dan dikembangbiakan.

Dalam kurun waktu 50 tahun sejak UU Pokok Agraria (UUPA) lahir, banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dan jauh dari harapan rakyat banyak. UUPA malah menjadi semacam alat eksploitasi sumber-sumber agraria demi kepentingan-kepentingan dan modal asing dalam mengeruk kekayaan alam negeri ini.

Penetapan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam misalnya, hanya lipstik dan gincu pemerintah dan tetap memelihara konflik berkepanjangan. TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 yang sudah ditetapkan, namun, dukungan dan komitmen pemerintah untuk menjalankan Reforma Agraria masih sangat lemah dan mandeg. Kepentingan-kepentingan pihak tertentu justru yang menguasai.

Ada beberapa catatan penting yang menjadi rumusan RUU PA yang telah digodok oleh DPD sepanjang kurun waktu 2005- 2009.

Pertama, terbentuknya suatu pengaturan agraria yang mampu menjadi instrumen hukum nasional dengan status Undang-Undang Induk.

Kedua, menciptakan kebijakan politik dan hukum pengaturan tanah unifikatif namun tetap mengakui keanekaragaman hak-hak masyarakat adat (local wisdom) dan nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dimasyarakat semata-mata untuk kepentingan sebesar-besarnya warga negara dalam kerangka NKRI.

Tragedi Mesuji adalah pengingat. Lain kali saat kita makan gorengan, teteskan lah air mata duka. Kita mestinya malu. Malu sebagai manusia!

 

untuk selanjutnya tragedi bima NTB.

Setelah enam hari bertahan, sekitar 150 warga Kecamatan Lambu yang menutup Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, 24 Desember lalu. Sebagian besar warga lainnya sejak malam dan subuh kembali ke rumahnya untuk beristirahat dan beraktivitas.

Polisi dari satuan Brimob masuk ke areal pelabuhan untuk negosiasi dengan pendemo sekitar pukul 07.00 WITA. Negosiasi cukup alot. Pendemo meminta polisi memperlihatkan surat jaminan dari Kapolda NTB yang telah menjanjikan mengawal kasus pembatalan izin tambang emas.

Warga menilai tambang emas di Lambu dan Sape dapat merusak lahan pertanian dan tambak milik mereka. Koordinator pendemo pun menyuruh massa mundur. Namun polisi kemudian menarik turun koordinator dan tembakan dilepaskan ke arah warga. Warga pun lari menyelamatkan diri.

Beberapa warga dihajar dan dipukul oleh polisi. Pembubaran paksa massa di Pelabuhan Sape selesai sekitar pukul 09.00 WITA. Warga yang kabur kembali ke Desa Bugis, sekitar 300 meter dari Pelabuhan Sape terus dikejar aparat. Di Desa Bugis, polisi melakukan tembakan.

Polisi menemukan dua warga tewas akibat tembakan. Aris Rahman (19) dan pelajar bernama Syaiful alias Mahfud (17). Massa merespons kejadian ini dengan membakar Polsek Lambu, Kantor Kecamatan Lambu, rumah kepala desa, warga, dan anggota DPRD Bima yang dianggap pro tambang.

 

sumber :

  • kompasiana.com
  • rimanews.com

 

itupun masih banyak hal yang terkait dengan aparat kita yang masih belum memakai hati. apa yang mereka lakukan demi tercapainya tujuan dengan cara emosi. yang dimana aparat mengayomi masyarakat dan pada saat ini aparat menjadi preman ditengah masyarakat.

seperti saat kita menonton konflik papua. yang dimana aparat mengusir para demonstran dengan persenjataan lengkap bahkan menunggangi mobil tank yang seharusnya tidak untuk perang dengan sipil.

 

semoga aparat kita tidak lagi menjadi KNIL seperti jaman penjajahan

About maulanapages

seseorang akan dikatakan orang ketika dia menganggap orang lain itu sebagai orang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s